Krisis Listrik

Investor Jepang Ancam Keluar Indonesia
Jum'at, 04 Juli 2008 | 19:34 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Dampak krisis listrik berimbas kepada kegiatan investasi di Tanah Air. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Mohamad S. Hidayat mengaku, telah menerima surat keluhan Jakarta Japan Club tentang kerugian bisnisnya akibat krisis listrik. "Kami sudah menerima surat itu pada 3 Juli," katanya, Jumat (4/7).

Hidayat mengaku menerima surat yang sama dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia. "Mereka mengharapkan agar dilakukan perbaikan untuk mendukung kegiatan investasi," katanya. Dia menjanjikan akan memfasilitasi masalah tersebut dengan pemerintah. "Ini tak bisa dibiarkan saja, investasi itu sangat berharga."

Sedangkan Ketua Asosiasi Industri Perlampuan dan Listrik Indonesia John Manoppo mengungkapkan, sekitar 400 perusahaan Jepang di Indonesia mengalami kerugian Rp 48 miliar akibat krisis listrik. "Mereka bilang, lebih baik memilih Cina yang pasokan listriknya lancar dan infrastruktur bagus," ujaranya kemarin.

Kapanlagi.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro mengatakan, krisis listrik yang terjadi akhir-akhir ini merupakan dampak dari krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 lalu.

"Pada saat itu, tidak ada satu pun investor yang masuk ke Indonesia untuk membangun pembangkit," katanya di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Wonogiri, Rabu (2/7).

Padahal, lanjut dia, untuk membangun pembangkit semacam itu, butuh waktu sekitar tiga hingga empat tahun. Akibatnya, saat ini banyak pembangkit yang telah berusia tua.

Ia mencontohkan, sistem listrik Jawa-Bali, saat ini cadangan listriknya hanya sekitar 20%, padahal seharusnya cadangan yang harus tersedia sekitar 30%.

"Hal itu akibat banyaknya pembangkit yang sudah berusia tua, sehingga kapasitas produksi menurun," katanya.

Menurut dia, karena cadangan listrik hanya 20%, jika terjadi kerusakan pada salah satu pembangkit dengan kapasitas produksi sebesar 300 MW, Akan terjadi gangguan terhadap pasokan listrik.

Gangguan yang terakhir kali terjadi, kata dia, akibat rusaknya pembangkit di Cilacap.

Namun, menurut dia, gangguan tersebut bukan disebabkan oleh karena usia pembangkit, namun lebih disebabkan masalah bisnis dalam penyediaan batu bara.

Ia menyebutkan, sejumlah pembangkit lain yang mengalami gangguan, antara lain tersebar di wilayah Sumatra Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur.

Ia menuturkan, secara bertahap, krisis listrik ini akan diatasi. Oleh karena itu, masyarakat diminta sabar dan terus melakukan penghematan listrik.

Pada tahun 2009 mendatang, lanjut dia, akan dibangun tiga pembangkit listrik berkapasitas besar, sekitar 1.500 MW.

Ketiga pembangkit tersebut masing-masing akan dibangun di Labuhan Angin, Indramayu dan Rembang.

Jakarta, Kompas - Pemerintah perlu segera mengambil tindakan tegas untuk
mengatasi krisis kelistrikan yang membuat pemutusan arus listrik bergilir di
sebagian besar wilayah Jawa dan Bali terus-menerus terjadi.

Pengamat kelistrikan, Nengah Sudja, Kamis (26/6), mengatakan, krisis
kelistrikan yang terjadi saat ini sudah di luar kemampuan PT Perusahaan
Listrik Negara (PLN) untuk mengatasinya.

Selain terbatasnya kapasitas pembangkit, perseroan juga menghadapi
keterbatasan kemampuan membeli energi. Dengan keterbatasan itu, PLN tidak
mampu mengimbangi pertumbuhan penggunaan tenaga listrik. "Kita lihat harga
bahan bakar, baik BBM maupun batu bara, terus melejit. Akibatnya, rentang
harga jual listrik dengan biaya produksi makin jauh, sementara anggaran
untuk membeli bahan bakar dibatasi," ujar Nengah.

Pemutusan arus listrik secara bergilir di sistem kelistrikan Jawa-Bali
kembali terjadi sejak 17 Juni 2008. Defisit terjadi karena sejumlah gangguan
beruntun, antara lain adanya kerusakan di PLTU Suralaya dan PLTU Paiton.
Defisit tambah parah dengan berhenti beroperasinya PLTU Cilacap pada 21 Juni
lalu karena tidak sanggup membeli batu bara.

*Jakarta makin parah*

Dalam dua pekan ke depan, pemutusan arus listrik untuk wilayah DKI Jakarta
dan sekitarnya diperkirakan akan semakin luas karena pasokan gas untuk PLTGU
Muara Karang dan PLTGU Tanjung Priok dihentikan sementara untuk pemeliharaan
jaringan pipa dari produsen. Pemeliharaan jaringan itu akan berlangsung dua
minggu mulai tanggal 11 Juli.

Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar mengatakan, dengan kondisi cadangan
sistem Jawa-Bali hanya 18 persen, defisit akan langsung terjadi begitu ada
pembangkit yang keluar dari sistem atau ada pemeliharaan.

Pada saat gangguan terjadi di pembangkit besar seperti Suralaya dan Paiton,
terjadi defisit yang sangat besar yang mencapai 1.200 MW. Akibatnya,
pemutusan arus harus dilakukan di semua wilayah Jawa dan Bali.

Pemutusan arus listrik yang berlangsung dari pagi hingga sore hari itu
semakin mengganggu aktivitas perekonomian. Di Semarang, misalnya, sejak
akhir Mei lalu, sejumlah hotel mendapat giliran pemutusan arus listrik
sebanyak satu sampai tiga kali dalam seminggu. Lama waktu pemutusan mulai
dari 2 jam hingga 9 jam per hari. Para pengusaha mengeluh karena pemutusan
arus itu mengganggu kinerja dalam melayani tamu hotel. Selain itu, biaya
operasional hotel ikut membengkak karena penggunaan genset lebih banyak.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Semarang Imam
Kamal mengatakan, ongkos untuk membeli solar untuk menghidupkan genset
semakin besar.

"Dulu kapasitas gensetnya kecil, sekitar 150 kilovolt ampere (KVA).
Sekarang, karena gensetnya sering dipakai, saya beli yang kapasitasnya
4.000-an KVA," ujarnya.

Sementara itu, akibat makin kerapnya pemutusan arus listrik oleh PLN, semua
komisariat daerah Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Cabang Jawa Tengah
akan menggugat kesepakatan yang mereka buat dengan PLN dalam soal
pengurangan listrik. Ketua API Jawa Tengah Dewanto Kusumo mengatakan, banyak
perusahaan tekstil di Jawa Tengah telah mengirimkan persetujuan untuk
mengurangi pemakaian listrik dengan harapan mendapatkan pemberitahuan saat
pemutusan arus oleh PLN.

Namun, ternyata masih ada pemutusan tiba-tiba tanpa pemberitahuan. "Kami
akan meminta pembicaraan ulang dengan PLN Jawa Tengah. Apakah kesepakatan
dilanjutkan atau jalan sendiri-sendiri," kata Dewanto.

Keterbatasan pasokan listrik juga dikeluhkan kalangan industri dan pelaku
usaha di Jawa Timur. Ketua Asosiasi Pengusaha Cold Storage Indonesia (APCI)
Jawa Timur Johan Suryadarma mengemukakan, listrik yang byarpet menurunkan
kualitas produk hasil laut untuk ekspor.

Meskipun ketika arus listrik terhenti kontainer-kontainer bisa tetap
beroperasi karena menggunakan genset, energi tidak langsung berganti ke
genset. Jeda saat pergantian berpengaruh terhadap kualitas produk.

Untuk meminimalkan kerugian, Johan mengusulkan agar masa closing time bagi
eksportir dipersingkat. Selama ini barang sudah harus masuk mulai enam
sampai delapan shift sebelum keberangkatan kapal. Tiap shift itu merupakan
delapan jam kerja. "Berarti rata-rata sudah harus siap tiga hari
sebelumnya," kata Johan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Djimanto mengatakan, keterbatasan pasokan
energi semakin menggerogoti daya saing industri. "Begitu listrik dibatasi,
otomatis kapasitas terpakai turun, pabrik tidak bisa lebih cepat
menyelesaikan pesanan. Padahal, kami sebenarnya masih prospektif untuk
penambahan industri," ujarnya.

Djimanto mengatakan, pemerintah harus mengambil kebijakan untuk
mengompensasi beban yang ditanggung industri selama defisit kelistrikan
terjadi. "Apakah sewa jaringannya diturunkan atau upaya lain yang bisa
diambil sampai proyek 10.000 megawatt (MW) masuk di 2009," papar Djimanto.

*Tunggu pemerintah*

Fahmi Mochtar mengatakan, PT PLN baru menyampaikan secara nonformal kepada
pemerintah terkait kondisi yang dihadapi PLN. "Kami sampaikan semua,
termasuk harga minyak yang sudah 130 dollar AS, harga batu bara yang hampir
Rp 800.000 per ton. Masalahnya yang terkait dengan kelistrikan ini kan
banyak, selain departemen teknis sebagai regulator, juga Departemen Keuangan
dan Kementerian Negara BUMN," ujar Fahmi.

Ia mengatakan, dari sisi pertumbuhan konsumsi listrik, asumsi 1,9 persen
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sudah terlampaui. Bahkan, beban
puncak sudah mencapai 17.000 MW. PLN harus bisa mengatasi pertumbuhan yang
tinggi itu di tengah keterbatasan kapasitas pembangkit dan biaya bahan bakar
yang semakin membengkak. Menurut Fahmi, PLN terus memperhitungkan kebutuhan
riil subsidi dengan kondisi-kondisi tersebut. Alokasi subsidi listrik di
sumber : kompas

Krisis Listrik Ancam Investasi

Jakarta – Krisis listrik yang terjadi belakangan ini mengancam masuknya investasi yang tengah gencar dikampanyekan pemerintah, padahal investasi diharapkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal itu ditegaskan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi dan Penasihat Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Lili Asjudiredja dan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Haryadi Sukamdani ketika dihubungi SH secara terpisah di Jakarta, Selasa (8/7).
”Investasi pasti akan terhambat karena krisis listrik, terutama investasi di sektor industri,” kata Sofyan.
Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia Mohamad S. Hidayat mengungkapkan menerima surat keluhan Jakarta Japan Club tentang kerugian bisnisnya akibat krisis listrik pada 3 Juli. Surat yang sama juga diterima dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia. "Mereka mengharapkan agar dilakukan perbaikan untuk mendukung kegiatan investasi," katanya.
Wakil Ketua Kadin Haryadi Sukamdani menegaskan krisis listrik mempunyai efek luar biasa bagi perekonomian. Diakui investasi enggan masuk dengan tidak adanya komitmen pasokan listrik. Trelebih lagi gambaran industri di dalam negeri kian parah.
Menurutnya, dengan seringnya pemadaman listrik industri praktis menurunkan kapasitas hingga 15 persen karena produktivitas tidak bekerja optimal. ”Kalau asumsinya industri tidak memakasi genset terjadi penurunan produksi hingga 15 persen. Tapi masalahnya dengan genset industri harus mengeluarkan biaya produksi yang lebih besar,” kata Haryadi.
Menurutnya industri saat ini hanya bisa bertahan menghadapi kesulitan. Terlebih krisis listrik mempunyai efek berganda yang mengganggu roda perekonomian. ”Mungkin dampaknya tidak terlalu hebat terhadap pertumbuhan tapi harus disadari ada efek bola salju yang akan terjadi dengan terlalu seringnya pemadaman listrik,” kata Haryadi.
Dia meminta pemerintah segera membenahi birokrasi terutama di Departemen ESDM yang dinilai dalam mengelola kebijakan kelistrikan carut marut. ”Kalau terjadi krisis listrik sekarang karena kesalahan pemerintah sejak dulu,” katanya.
Sementara itu, Lili Asjudiredja mengatakan akibat krisis listrik industri di Jawa Barat meminta pengurangan pemakaian listrik hingga 300 MW mulai bulan ini. Hal itu akan membuat kegiatan ekonomi di Jawa Barat tersendat. ”Pemerintah jangan gembar-gembor soal investasi saja, benahi masalah infrastruktur ini,” katanya.
Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy di Jakarta, Selasa (8/7), mengatakan pemerintah memilih opsi yang salah dalam mengatasi krisis listrik. Kesalahan ini terletak pada penggunaan privatisasi (mekanisme pasar bebas) dalam menyelesaikan krisis listrik di Tanah Air.
”Pemadaman selama 2 minggu secara bergilir di Jakarta-Tangerang ini hanya ingin membenarkan keputusan pemerintah, bahwa setelah pembangkit diprivatisasi maka pelayanan dan sistem distribusi juga akan menyusul untuk diprivatisasi,” kata Noorsy.
Opsi melakukan privatisasi inilah yang meresahkan dan kembali menegaskan pemerintah Yudhoyono-Kalla ingin melepas sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak ditentukan melalui mekanisme pasar. Jika sistem distribusi dan pelayanan sudah ditangan swasta maka ini akan merugikan masyarakat bawah.
Noorsy menyatakan pemerintah seharusnya melakukan tiga hal penting yakni menjamin pasokan energi ke pembangkit listrik dengan menggunakan batubara dan gas domestik.

Kedua mengikis KKN pada maintenance (pemeliharaan) pembangkit listrik dan terakhir melakukan manajemen maintenance sehingga unsur pencurian listrik dan kerugian teknis diminimalkan.
Menurut dia, penghapusan aktivita PLN yang tiap tahun mencapai triliunan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan negara tersebut memang tidak dikelola dengan baik.
Sementara itu, ekonom UGM Sri Adiningsih menyatakan pemadaman listrik yang terjadi di tanah air ini menunjukkan pemerintah masuk dalam jebakan fiskal. Artinya, pemerintah terjebak dalam prioritas penggunaan anggaran untuk jangka pendek dan tidak melaksanakan hal-hal yang memiliki dampak jangka panajang seperti kepastian pasokan listrik dan infrastruktur yang memadai.
Sri menyatakan pemadaman litrik selama 11-25 Juli ini sangat menggangu perekonomian nasional karena aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Jika di Jakarta sebagai ibu kota negara terkena pemadaman listrik, ini menunjukkan kondisinya memang sudah sedemikian buruk.
Menurutnya, pemadaman listrik berimplikasi pada kerugian masyarakat dan aktivitas ekonomi yang nilainya sangat besar. ”Listrik ini kan sumber energi terutama di Indonesia sehingga masyarakat sangat bergantung pada hal tersebut,” katanya.

Masa Lalu
Pengamat ekonomi Faisal Basri saat ditanya tentang dampak pemadaman bergilir yang terjadi pada periode 11–25 Juli mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya menyalahkan pemerintahannya dan juga PLN yang tidak gencar dalam membangun pembangkit listrik, sehingga menyebabkan harus terjadinya pemadaman ini. ”Yudhoyono pernah menjadi bagian dari masa lalu,” kata Faisal.
Faisal mengingatkan kalau Yudhoyono pernah juga menjadi Menteri Pertambangan dan Energi di masa lalu,sehingga turut bertanggung jawab juga atas minimnya pembangkit listrik di Indonesia. Pemadaman ini sudah pasti berdampak kepada penurunan perekonomian. ”Hitung saja bila dengan pemadaman bergilir tersebut, sepertiga waktu untuk berproduksi akan hilang, dan pasti akan berakibat pada meruginya perusahaan,” katanya.
Ia mencontohkan di sebuah pabrik tekstil. Bila saja mesin jahit listrik yang ada di sana tidak beroperasi selama 6 jam dalam sehari, pendapatan perusahaan juga dipastikan akan turun. Perusahaan dapat saja menggunakan pembangkit atau genset sendiri, seperti yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat di Medan misalnya.
”Tetapi, harga solar saja kan sudah bisa mencapai Rp 10.000 per liter. Mau tidak mau beban masyarakat jadi semakin tinggi, dan perusahaan pun bakal merugi juga,”
sumber:sinar harapan

Dampak Krisis Listrik
Salam Tribun
 
PERSOALAN krisis listrik di Tanah Air semakin serius. Dampaknya berimbas luas ke kegiatan investasi. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), M Hidayat, di Jakarta, Jumat (4/7), mengatakan, menerima surat keluhan Jakarta Japan Club tentang kerugian bisnisnya akibat krisis listrik.
Ia juga mengaku, menerima surat yang sama dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia. Mereka berharap pemerintah segera melakukan perbaikan untuk mendukung kegiatan investasi. Kenyataan tak menggembirakan itu tidak bisa dibiarkan saja. Masalahnya, investasi sangat berharga.
 
Keluhan yang sama diungkapkan pula oleh Ketua Asosiasi Industri Perlampuan dan Listrik Indonesia, John Manoppo. Ia bahkan menyatakan, sekitar 400 perusahaan Jepang di Indonesia mengalami kerugian Rp 48 miliar akibat krisis listrik. Mereka menyebutkan bakal memilih Cina sebagai tempat berinvestasi. Pasokan listriknya lancar dan infrastrukturnya bagus.
Kenyataan tersebut harus segera mendapat perhatian pemerintah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beberapa waktu lalu, sudah mendesak Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk memperbaiki manajemen dan distribusi listrik agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Keluhan pemadaman listrik harus diperhatikan, ditindaklanjuti, dan diatasi secepatnya.
Permasalahan krisis listrik, kini, merupakan kendala utama yang menghambat pertumbuhan dunia industri dan investasi di Indonesia. Proyeksi pertumbuhan industri tahun 2009 pun diperkirakan hanya sebesar 5,60 persen. Dengan kata lain, pemerintah harus turun tangan menyelesaikan masalah yang menghambat perkembangan dunia industri tersebut.
Upaya mengatasi keterbatasan pasokan listrik lewat program hemat energi tampak belum mampu menyelesaikan persoalan. Untuk itu, pemerintah akan mengatur penghematan listrik dengan menggeser jam kerja industri dari Senin-Jumat ke Sabtu dan Minggu. Surat keputusan bersama menteri tentang penggeseran jam kerja industri sedang dibahas. Pergeseran itu untuk menghindari pemadaman listrik akibat pemakaian pada saat beban puncak yang tergolong besar.
Begitu pula, pemerintah menggalakkan penggunaan energi nabati atau biofuel. Harganya jauh lebih murah ketimbang bahan bakar minyak fosil, yang selama ini menjadi andalan. Upaya tersebut mampu menghemat devisa untuk pembelian bahan bakar minyak yang terus membubung tinggi.
Penggunaan pembangkit listrik energi terbarukan seperti listrik tenaga air atau listrik tenaga uap pasti lebih menguntungkan. Potensi energi terbarukan tak menimbulkan keraguan, tersedia dalam jumlah yang tak terbatas. Masalahnya, pembangunan pembangkit listrik tenaga air, misalnya, memerlukan waktu lama.
Percepatan pembangunan pembangkit listrik sebanyak 10.000 megawatt jangan lagi tersendat. Keberadaan pembangkit yang menambah pasokan listrik sudah mendesak. Sektor investasi tak bisa menunggu lama untuk realisasi kegiatannya
sumber tribun timur

tenaga nuklir bukan solusi tepat untuk atasi krisis listrik di indonesia

TEMPO Interaktif, Semarang:Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Semenanjung Muria, Jepara, Jawa Tengah, sebagai solusi atas krisis listrik yang terjadi di Indonesia, bukan solusi yang tepat. Pembangunan reaktor PLTN di Indonesia dinilai akan membawa dampak negatif dari pada positifnya.

Di negara dengan sumber daya alam yang melimpah seperti Indonesia, solusi krisis energi lebih baik dengan mengeksplorasi energi terbarukan yang bersumber dari alam, bukan dari nuklir.

Demikian disampaikan oleh Liek Wilarjo, guru besar Fisika Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dan Iwan Kurniawan, salah seorang pakar fisika nuklir Indonesia dalam seminar “Pro dan Kontra Pembangunan PLTN di Jawa Tengah, Rabu (20/6).

“Kita masih punya matahari, angin, arus laut, panas bumi, biomassa, mikro hydro dan sebagainya yang bisa untuk pembangkit listrik. Kenapa harus nuklir,” kata Wilarjo.

PLTN bisa sebagai alternatif sumber listrik, tapi dampak yang ditimbulkan jauh lebih berbahaya karena semua reaktor nuklir menimbulkan radiasi yang menggaggu kesehatan dan kelangsungan manusia dan alam sekitar. Belum lagi kalau terjadi kebocoran reaktor.

“Tidak ada yang menjamin akan terjadi kebocoran pada reaktor. Apalagi kawasan Jepara merupakan daerah cincin api yang rawan gempa. Belum lagi, limbah nuklir yang harus disimpan sampai 40 tahun akan menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

Menurut Iwan, penguasaan teknologi yang masih rendah, kultur dan budaya bangsa Indonesia yang korup dan kurang disiplin menjadikan PLTN sangat berbahaya. “Jika pembanguan konstruksi beton saja sering bermasalah, penangan lumpur Sidoarjo saja kita tidak bisa, bagaimana dengan pengelolaanreaktor nuklir yang rentan bocor”.

Sebagai ahli nuklir, Iwan tidak habis fikir kenapa pemerintah menjadikan PLTN sebagai solusi krisis listrik. “Negara maju seperti Amerika, Jerman dan Jepang saja sudah menghentikan pembangunan PLTN, kenapa Indonesia yang kaya sumberdaya alam justru akan membangun PLTN?”

Adapun menurut Ferhat Aziz dari Badan Tenaga Nuklir Nasional, pembangunan PLTN merupakan sebagai solusi atas krisis listrik yang dialami Indonesia. PLTN dianggap sebagai sumber listrik yang murah dan terbarukan.

Diperkirakan, kebutuhan listrik Indonesia pada 2025 mencapai 100 ribu megawatt. Terkait dengan bahaya radiasi yang dikhawatirkan, Ferhat menyatakan, tidak ada satu teknologi pun yang bebas dari resiko. “Teknologi nuklir saat ini lebih ekonomis serta tingkat keselamatan yang lebih tinggi.”

Pakar Teknik Kimia Universitas Diponegoro Semarang, Joko Purwono, mengatakan sekecil apapun radiasi dan kebocoran pada reaktor nuklir pasti ada. Radiasi dan kebocoran yang terbawa ke laut akan berubah menjadi isotop (D2O). Air yang mengandung isotop, jika terpani matahari berubah menjadi awan. “Awan akan menjadi hujan.”

Pada 1985, Joko menemukan beberapa orang Indonesia yang menderita kanker darah setelah mengkonsumsi susu impor dari Eropa. Ternyata, tragedi meledaknya reaktor nuklir di Chernobyl di Ukraina pada 1976, radiasinya masuk ke dalam susu sapi hingga puluhan tahun berikutnya
sumber: tempo interaktif

oleh: zack