PADANG - Meski nilai tukar rupiah terhadap USD cendrung naik akibat krisis ekonomi di Amerika, namun Wapres Jusuf Kalla yakin kondisi itu tidak akan berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi di negera Indonesia.

"Krisis ekonomi yang melanda negara Amerika Serikat tidak terlalu mempengaruih perekonomian kita," katanya dihadapan 1.300 saudagar minang di Hotel Pangeran Beach, Jalan S Parman, Padang, Sumatra Barat, Sabtu (11/10/2008)

Jusuf Kalla malah mengatakan, dengan kondisi Amerika yang mengalami krisis itu akan menguntungkan Tanah Air. Karena banyak saham-saham asing di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dijual dengan harga murah bagi investor Indonesia. Itu dilakukan terkait untuk menyelamatkan kondisi keuangan mereka di negara luar.

"Seperti Telekom, Indosat dan persahaan batu bara. Mereka akan menjual sahamnya ke pengusaha Indonesia dengan harga yang murah, dan ini berdampak menguntungkan kita sendiri jika itu selesai krisis tentu harga saham akan naik, barulah kita jual, kalau tidak bisa semuanya sedikit-sedikit ngak apa-apa," ujarnya.

Dia juga meminta agar rakyat dan pengusaha tidak terlalu terpengaruh dengan usaha ekonomi luar karena menurutnya ekonomi bangsa Indonesia lebih besar ekonomi donestik jadi tidak ada pengaruhnya apalgi dengan ditutupnya Bursa Efek Indonesia (BEI) beberapa hari

4 langkah atasi krisis

JAKARTA - Pemerintah terapkan empat langkah strategis sebagai antisipasi dampak krisis finansial global dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Pemerintah telah mengantisipasi dampak krisis finansial yang terjadi, kami mengkhawatirkan krisis keuangan yang ada berdampak kepada system system ekonomi di Indonesia dan nanti ujung-ujungnya ke krisis politik, Oleh karena itu, pemerintah membuat mengantisipasi hal tersebut," ujar Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, saat berkunjung ke Redaksi Seputar Indonesia, di Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (23/10/2008).

Empat langkah yang dimaksud Paskah, yaitu pertama, memperkuat pasar domestik yang ada, apalagi Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar yakni mencapai 220 juta penduduk, kedua, menyiapkan dan memelihara infrastruktur yang ada, termasuk sarana dan prasarana jalan, transportasi, dan lain-lain.

Kemudian, ketiga, mempertahankan devisa negara, saat sekarang ini pemerintah berusaha membatasi impor dari luar negeri, sangat dianjurkan membeli produk dalam negeri, dan keempat, melakukan pembenahan dalam regulasi yang ada di Indonesia.

"Saat ini, ini kami nilai langkah yang tepat guna mengantisipasi dampak krisis finansial yang nantinya berujung ke krisis politik. Kami sudah melakukan pembicaraan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan beliau mensepakati hal ini," ujar Paskah.

Antisipasi lainnya, dia menambahkan, yaitu dengan melanjutkan program terdahulu yang dinilai berhasil, seperti Perrpu Bank Indonesia (BI) Perpu tersebut mengubah Pasal 11 UU BI tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dari BI, Perppu LPS (Lembaga Penjamin Sosial) tentang kenaikkan jaminan simpanan dari Rp 100 juta menjadi Rp2 miliar, dan Perppu Jaring Pengaman Sektor Keuangan JPSK) merupakan mekanisme pengamanan sistem keuangan dari ancaman krisis yang mencakup pencegahan dan penanganan krisis